Senin, 24 Juni 2019

Biro Administrasi Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jatim, Provinsi Pertama dan Satu-Satunya Kelola Pelabuhan

Senin, 21 Agustus 2017 | PT Petrogas Jatim Utama

Jawa Timur menjadi provinsi pertama dan satu-satunya yang memproleh izin pemerintah pusat mengelola pelabuhan, seiring dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo, Minggu (20/8).

Penandatangan perjanjian kerjasama dilakukan antara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Probolinggo Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Pelabuhan PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), anak usaha PT Petrogas Jatim Utama, BUMD milik Pemprov Jawa Timur.

Penandatangan disaksikan langsung Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi dan Gubernur Jawa Timur Dr H Soekarwo MHum. Juga hadir Direktur Utama PT PJU Ir Warno Harisasono MEng bersama komisaris Abdul Muid, serja jajaran manajemen PT DABN yang dipimpin direktur utamanya, Achmad Umar.

Melalui KSP ini, Pemprov Jatim secara resmi mengelola sepenuhnya Pelabuhan Baru Probolinggo. Fasilitas Pelabuhan Probolinggo yang dikerjasamakan pemanfaatannya adalah tanah reklamasi seluas 89.000 m2 dan dermaga seluas 24.161,5 m2 dengan jangka waktu perjanjian selama 30 tahun.

Dalam sambutannya pada acara penandatangan ini, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, keberadaan Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo menekan ongkos transportasi hingga 32%. Hal tsb menguntungkan perusahaan-perusahaan yang berada di Probolinggo dan sekitarnya. Pasalnya, kegiatan bongkar muat tidak lagi dilakukan di Surabaya, tapi bisa di Probolinggo.

“Pelabuhan ini sangat membantu mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya karena mampu membantu keperluan bongkar muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya. Ongkos transportasinya jadi lebih efisien hingga 32%,” katanya.

Pada awalnya, lanjut Pakde Karwo, Pelabuhan Probolinggo dibangun dan dikembangkan dengan tujuan sebagai back-up sistem transportasi akibat bencana lumpur Lapindo Sidoaejo. Namun dalam perkembangannya, pelabuhan ini mampu berperan lebih dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi.

Hal itu dibuktikan dengan perkembangan arus bongkar muat barang di Pelabuhan Probolinggo yang cukup signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat rata-rata kunjungan kapal per-bulan pada tahun 2016 sebesar 25 kapal/bulan, pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat menjadi 36 kapal/bulan (naik 44%). Sedangkan rata-rata volume bongkar muat per bulan pada 2016 sebesar 36.048 T/M3. Kemudian pada bulan Juli 2017, jumlah itu meningkat 137,70% menjadi 85.686 T/M3.

Tercatat sejumlah perusahaan memanfaatkan pelabuhan ini antara lain PT Cheil Jeddang Indonesia, PT Tjiwi Kimia dan industri-industri di daerah Ngoro Mojokerto. Keberadaan pelabuhan baru ini juga sudah bisa melayani berbagai kepentingan ekonomi, seperti pengiriman batu bara, aspal curah, tepung dari NTB dan semen serta pengiriman sebanyak 1.500 ton beras Bulog ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Bahkan 7 kapal asing pengangkut barang milik perusahaan Cheil Jeddang direct shipping langsung bongkar muat di Pelabuhan Probolinggo dengan rata-rata 2 kapal/bulan. Ini bukti betapa vitalnya peran Pelabuhan Probolinggo,” lanjut Pakde Karwo.   

Siap Dijadikan Pelabuhan Internasional
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo menegaskan kesiapannya Pelabuhan Probolinggo untuk dijadikan pelabuhan internasional. Sebab, pelabuhan telah memiliki sertifikat pernyataan pemenuhan keamanan fasilitas pelabuhan yang diterbitkan Kemenhub RI berdasarkan International Code For Security of Ships and Port Facilites (ISPS Code).

Karena itu, kedepan Pelabuhan Probolinggo akan terus dikembangkan. Pemprov Jatim sendiri telah mengalokasikan dana melalui APBD senilai lebih dari Rp 300 miliar untuk membangun infrastruktur pelabuhan tersebut. Hingga Tahun 2016, total luas lahan pelabuhan telah mencapai 23,12 Ha.

Adapun untuk sisi laut yang dibangun dengan dana APBN telah terbangun 2 dermaga, yaitu dermaga 1 berdimensi 93x18,5 meter dengan kedalaman -5 mLWS dan dermaga 2 berdimensi 229x31 meter dengan kedalaman -10 mLWS.

“Kedepan, pengembangan yang dilakukan adalah membangun dermaga 3 dengan kedalaman -13 mLWS dan dermaga 4 dengan kedalaman -16 mLWS agar bisa melayani kapal container dan curah dengan  kapasitas yang lebih besar,” ujar Pakde Karwo.

Zonasi Pelayanan Transportasi Laut
Masih menurut Pakde Karwo, keberadaan Pelabuhan Probolinggo akan mendukung dan menyukseskan konsep zonasi pelayanan transportasi laut di Jatim. Zonasi bertujuan agar bongkar muat kapal tidak tersentral di Surabaya, menekan cost transport, menumbuhkan pusat ekonomi baru, dan menaikkan daya saing Jatim.

Diantaranya, zonasi Jatim bagian utara (Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan sekitarnya) dilayani oleh Pelabuhan Brondong, Paciran, dan Lamongan Integrated Shorebase. Lalu wilayah Surabaya, Gresik dan sekitarnya dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Perak, Gresik, JIIPE, dan Pelabuhan Teluk Lamong.

Kemudian wilayah Situbondo, Jember, Lumajang, Banyuwangi dan sekitarnya dilayani oleh Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Boom Banyuwangi. Untuk Wilayah Madura dan kepulauannya dilayani oleh Pelabuhan di wilayah kepulauan dan Pelabuhan Kalianget.

“Untuk wilayah Selatan Jatim, direncanakan pembangunan Pelabuhan Pacitan, Prigi dan Pelabuhan Sendang Biru. Lalu Pelabuhan Probolinggo sendiri akan melayani wilayah Probolinggo, Pasuruan, Lumajang dan sekitarnya. Keberadaan pelabuhan itu bukan sebagai pesaing, tapi sebagai komplemen dari Pelabuhan Tanjung Perak,” pungkasnya.

Setor Kontribusi Rp 2,2 Miliar
Masih menurut Pakde Karwo, PT DABN yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik BUMD Pemprov Jatim yaitu PT Petrogas Jatim Utama (PJU), selaku pengelola Pelabuhan Probolinggo telah menyetorkan uang sebesar Rp 2,2 miliar kepada kas negara untuk pembayaran kontribusi tetap tahun pertama dalam rangka perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

“Kontribusi itu menjadi bukti bahwa Pelabuhan Probolinggo sangat prospektus sebagai pelabuhan yang bisa menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jatim,” ujarnya.

Agar kontribusi itu bisa lebih maksimal, Pakde Karwo meminta dukungan kepada Menhub atas usulan permintaan kepada Menteri BUMN untuk dapat menyerahkan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Tembaga kepada Pemprov Jatim. Adapun lokasi Pelabuhan Tanjung Tembaga berada di sebelah timur Pelabuhan Probolinggo.

“Jika diserahkan kepada Pemprov, pelayanan pelabuhan di Probolinggo bisa menjadi satu kesatuan. Saat ini Pelabuhan Tanjung Tembaga masih dikelola PT Pelindo III dengan kondisi fasilitas pelabuhan yang sangat minim, yakni kolam pelabuhan hanya -2,5 mLWS, yang hanya bisa melayani kapal pelayaran rakyat,” pungkasnya.

Berdasarkan Surat nomor S-215/MK.6/2017 tentang Persetujuan KSP Barang Milik Negara atau BMN berupa Tanah dan Dermaga pada Kementerian Perhubungan, ketentuan besarnya kontribusi tetap per tahun adalah sebesar 0,50% dari nilai wajar barang milik negara (BMN) yang menjadi objek KSP (dalam hal ini Pelabuhan Tembaga Baru) dengan kenaikan sebesar 4,55% per tahun dari kontribusi tetap tahun sebelumnnya.

Sedangkan pembagian keuntungan KSP yang diterima PT DABN sebesar 25,16% dari penjualan (revenue) per tahun dengan asumsi nilai investasi mitra KSP sebesar Rp 42,3 miliar. Penjualan tersebut didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit.

Menhub Puji Pakde Karwo
Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi memuji langkah Pakde Karwo yang berani mengelola pelabuhan. Menurutnya, jika dikelola secara mandiri oleh provinsi, maka pengelolaannya akan lebih baik, ongkos transportasi juga lebih murah dan prosesnya lebih cepat.

“Disamping pengelolaannya akan lebih baik jika ditangani provinsi, setiap tahunnya, pengelolaan pelabuhan menyedot dana APBN yang besar, jadi penyerahan pelabuhan ini tentu mengurangi beban APBN. Karena itu, kami memuji langkah Pakde Karwo yang berinisiatif ingin mengelola pelabuhan secara mandiri,” pujinya.

Lebih lanjut Budi Karya mengatakan, keputusannya menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Probolinggo kepada Pemprov Jatim sudah tepat. Pasalnya, Jatim adalah daerah yang dinamis dan menjadi pusat logistic dan konektivitas perdagangan di Indonesia Timur.

“Karena itu, kedepan kami akan terus membangun pelabuhan lainnya seperti di Kediri dan kami serahkan ke Pemprov Jatim. Sehingga bisa memperlancar arus perdagangan serta mengurangi kepadatan di jalan darat. Penyerahan pelabuhan ini juga sebagai hadiah pemerintah pusat kepada Jatim di hari kemerdekaan kita,” pungkasnya. (agn)

Sumber